“Jangan sampai pelaksanaan
PNPM Mandiri Perkotaan seperti Pemilu: tahapannya bagus dan runtut, peran masing-masing
pelaku sudah diatur dengan jelas, akan tapi pada saat pelaksanaan ternyata ujung-ujungnya
hanya “wani piro”.
Maksudnya kalau di
pemilu ada uang baru mau memilih sedangkan di PNPM ada uang baru mau bergerak
untuk melaksanakan kegiatan”
Kata-kata
tersebut terucap dengan lantang oleh Bp Drs. Sugeng Pujiono, M.Si selaku PPK
PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Demak saat memberikan sambutan dan pengarahan
dalam acara Rakor Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Demak
2014 yang berlangsung di Ruang Rapat Bapermas & KB Kabupaten Demak pada
hari Rabu, 23 April 2014.
Dalam kegiatan yang
dihadiri oleh Camat Demak, PJOK Kecamatan Demak, Kepala Desa, Koordinator BKM
se-Kecamatan Demak dan konsultan pendamping tersebut juga dipaparkan hasil
kegiatan yang sudah dilaksanakan masyarakat dengan di fasilitasi oleh BKM
selama tahun 2013, yang dilanjutkan dengan pemaparan isu strategis refleksi
pendampingan tahun 2013, pelaksanaan PLPBK di lokasi baru serta rencana
kegiatan tindak lanjut tahun 2014.
Selama tahun 2013, PNPM Mandiri Perkotaan KabupatenDemak telah menggulirkan dana Rp 4,378,000,000
yang terdiri dari APBN, APBD dan APBNP ke rekening masing-masing BKM. Semua BLM
tersebut sudah dimanfaatkan untuk kegiatan Lingkungan, social, ekonomi dan
pelatihan pengembangan masyarakat dengan prosentase 88 % untuk kegiatan
fisik/lingkungan, 6 % untuk kegiatan social, 4 % untuk kegiatan pelatihan dan
sisanya 2 % dialokasikan untuk kegiatan ekonomi bergulir
Terkait
dengan refleksi pendampingan selama satu tahun kemarin, terdapat beberapa
permasalahan yang rata-rata dihadapi oleh seluruh BKM pelaksana PNPM Mandiri
Perkotaan Kabupaten Demak yang kebetulan hanya dilaksanakan di Kecamatan Demak.
Adapun permasalahan-permasalahan
tersebut antara lain:
- Partisipasi masyarakat secara langsung dalam “Usulan & pengambilan keputusan” masih rendah.
- Partisipasi wanita di pengambilan keputusan lebih rendah drpd pria, & cenderung hanya partisipasi sediakan makanan & minuman
- Aktivitas KSM lebih didominasi pengurus-nya, shgg existensi KSM tidak tergantung sistem & mekanisme kesepakatan.
- Operasional dan pemeliharaan belum disadari sepenuhnya oleh pelaku terutama di masyarakat
- IndiKesadaran Masyarakat untuk Prioritas wilayah miskin dan keluarga miskin masih rendah. Infrastruktur msh dinilai sbg milik publik
- Minimnya kontribusi swadaya dana maupun material, menyebabkan warga berkontibusi dalam bentuk tenaga kerja tidak terampil, sehingga berpengaruh pada rendahnya kualitas hasil pekerjaan infrastruktur
Untuk kedepannya diharapkan permasalahan yang terjadi
selama tahun 2013 kemarin dapat segera diperbaiki sehingga tidak terulang lagi
dalam pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang.
(Eka Mariya Cahyadi ST, Askot UP Kab Demak)