Rakor PNPM MP Kabupaten Demak

“Jangan sampai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan seperti Pemilu: tahapannya bagus dan runtut, peran masing-masing pelaku sudah diatur dengan jelas, akan  tapi pada saat pelaksanaan ternyata ujung-ujungnya hanya “wani piro”.

Maksudnya kalau di pemilu ada uang baru mau memilih sedangkan di PNPM ada uang baru mau bergerak untuk melaksanakan kegiatan”

Kata-kata tersebut terucap dengan lantang oleh Bp Drs. Sugeng Pujiono, M.Si selaku PPK PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Demak saat memberikan sambutan dan pengarahan dalam acara Rakor Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Demak 2014 yang berlangsung di Ruang Rapat Bapermas & KB Kabupaten Demak pada hari Rabu, 23 April 2014.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Camat Demak, PJOK Kecamatan Demak, Kepala Desa, Koordinator BKM se-Kecamatan Demak dan konsultan pendamping tersebut juga dipaparkan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan masyarakat dengan di fasilitasi oleh BKM selama tahun 2013, yang dilanjutkan dengan pemaparan isu strategis refleksi pendampingan tahun 2013, pelaksanaan PLPBK di lokasi baru serta rencana kegiatan tindak lanjut tahun 2014.

Selama tahun 2013, PNPM Mandiri Perkotaan KabupatenDemak telah menggulirkan dana Rp 4,378,000,000 yang terdiri dari APBN, APBD dan APBNP ke rekening masing-masing BKM. Semua BLM tersebut sudah dimanfaatkan untuk kegiatan Lingkungan, social, ekonomi dan pelatihan pengembangan masyarakat dengan prosentase 88 % untuk kegiatan fisik/lingkungan, 6 % untuk kegiatan social, 4 % untuk kegiatan pelatihan dan sisanya 2 % dialokasikan untuk kegiatan ekonomi bergulir

Terkait dengan refleksi pendampingan selama satu tahun kemarin, terdapat beberapa permasalahan yang rata-rata dihadapi oleh seluruh BKM pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Demak yang kebetulan hanya dilaksanakan di Kecamatan Demak.  Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam “Usulan & pengambilan keputusan” masih rendah.
2. Partisipasi wanita di pengambilan keputusan lebih rendah drpd pria, & cenderung hanya partisipasi sediakan makanan & minuman
3. Aktivitas KSM lebih didominasi pengurus-nya, shgg existensi KSM tidak tergantung sistem & mekanisme kesepakatan.
4. Operasional dan pemeliharaan belum disadari sepenuhnya oleh pelaku terutama di masyarakat
5. IndiKesadaran Masyarakat untuk Prioritas wilayah miskin dan keluarga miskin masih rendah. Infrastruktur msh dinilai sbg milik publik
6. Minimnya kontribusi swadaya dana maupun material, menyebabkan warga berkontibusi dalam bentuk tenaga kerja tidak terampil, sehingga berpengaruh pada rendahnya kualitas hasil pekerjaan infrastruktur

Untuk kedepannya diharapkan permasalahan yang terjadi selama tahun 2013 kemarin dapat segera diperbaiki sehingga tidak terulang lagi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang. 

(Eka Mariya Cahyadi ST, Askot UP Kab Demak)